Perjalanan Kebijakan Moneter tahun 1997-Sekarang

1.      Masa Kepemimpinan Soeharto

Penyebab terjadinya krisis ekonomi yang dialami pada Indonesia pada tahun 1997 yaitu stok hutang luar negeri swasta yang sangat banyak dan umumnya berjangka pendek sehingga menciptakan “ketidakstabilan”. Hal ini ditambah buruk dengan rasa percaya diri yang berlebihan bahkan cenderung mengabaikan dari para menteri dibidang ekonomi maupun masyarakat perbankan. Pada saat itu pemerintah sama sekali tidak mempunyai mekanisme pengawasan yang terhadap hutang yang dibuat oleh sektor swasta Indonesia. Setelah krisis berlangsung, disadari lah bahwa hutang swasta merupakan masalah yang serius. Antara tahun 1992-juli 1997, 85% dari penambahan hutang luar negeri Indonesia berasal dari pinjaman swasta. Selain itu faktor utama nya adalah faktor politik. Pada massa rezim pak Soeharto terjadilah kepanikan politik yang luar biasa sehingga mengakibatkan pemilik modal dan investor kabur dari Indonesia. Karena itu, rupiah merosot sangat drastis dari yang semula Rp 2.300/Dollar AS (pertengahan 1997) menjadi level teramat buruk yaitu sebesar 17.000/Dollar AS (Januari 1998). APBN defisit tidak efisien dan efektif, selain itu devisa hasil ekspor yang disimpan diluar negeri, perbankan yang kurang sehat, jumlah orang miskin dan pengangguran yang relative masih besar dan angka kemiskinan meningkat dan persediaan barang nasional, khususnya Sembilan bahan pokok di pasaran mulai menipis pada akhir tahun 1997. Sehingga, harga barang-barang naik tak terkendali dan itu menyembabkan biaya hidup semakin tinggi.

Kebijakan pemerintah untuk mengatasi krisis moneter tersebut yaitu Supplementary Memorandum pada tanggal 10 April 1998 yang terdiri atas 20 butir, 7 appendix dan satu matriks. Strategi yang akan dilaksanakan adalah menstabilkan rupiah pada tingkat yang sesuai dengan kekuatan ekonomi Indonesia, memperkuat dan mempercepat restrukturitasasi sistem perbankan, memperkuat implementasi reformasi struktural untuk mebangun ekonomi yang efisien dan berdaya saing, menyusun kerangka untuk mengatasi masalah hutang perusahaan swasta dan yang terakhir adalah mengembalikan pembelajaan perdagangan pada keadaan yang normal sehingga ekspor bangkit kembali. Sedangkan 7 Appendix itu adalah :

1.      kebijakan moneter dan suku bunga,

2.      pembangunan sektor perbankan

3.      bantuan anggaran pemerintah untuk golongan lemah

4.      reformasi BUMN dan swastanisasi

5.      reformasi structural

6.      restrukturisasi utang swasta

7.      hukum kebangkrutan dan reformasi yuridis

2.      Masa Kepemimpinan B.J. Habibie

Pada awal pemerintahan BJ Habibie , masyarakat umum dan kalangan pengusaha serta investor bahkan investor asing, menaruh harapan besar terhadap kemampuan dan kesungguhan pemerintah untuk membangkitkan kembali perekonomian nasional dan meyelesaikan semua permasalahan yang ada di Indonesia seperti korupsi, kolusi dan nepotisme. Supremasi hukum , HAM yang terjadi pada tragedi Trisakti dan Semanggi I dan II, peranan ABRI didalam politik, masalah disintegrasi dan lainnya.

Pada bidang ekonomi, BJ Habibie berhasil memotong nilai tukar Rupiah terhadap Dollar masih berkisar antara Rp 10.000 sampai dengan Rp 15.000. Namun pada akhir pemerintahannya, terutama setelah pertanggung jawabannya ditolak MPR, nilai tukar Rupiah naik fantastis pada level Rp 6500/Dollar AS nilai yang tidak akan pernah dicapai lagi di era pemerintahan selanjutnya. Selain itu, ia juga mulai menerapkan independensi Bank Indonesia agar lebih fokus mengurusi perekonomian.

Untuk menyelesaikan krisis moneter dan perbaikan ekonomi Indonesia, BJ Habibie melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1.      Melakukan restrukturisasi dan rekapitulasi perbankan melalui pembentukan BPPN (Badan Penyehatan Perbankan Nasional) dan unit Pengelola Aset Negara

2.      Melikuidasi beberapa bank yang bermasalah

3.      Menaikkan nilai tukar rupiah terhadap dolar hingga di bawah Rp. 10.000,00

4.      Membentuk lembaga pemantau dan penyelesaian masalah utang luar negeri

5.      Mengimplementasikan reformasi ekonomi yang disyaratkan IMF

6.      Mengesahkan UU No. 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan yang Tidak Sehat

7.      Mengesahkan UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Pemerintahan presiden B.J. Habibie yang mengawali masa reformasi belum melakukan manuver-manuver yang cukup tajam dalam bidang ekonomi. Akan tetapi,  dengan ditolaknya pertanggung jawaban Presiden Habibie yang disampaikan pada sidang umum MPR tahun1999 sehingga beliau merasa bahwa kesempatan untuk mencalonkan diri sebagai presiden lagi sangat kecil dan kemudian dirinya tidak mencalonkan diri pada pemilu yang dilaksanakan.

3.      Masa kepemimpinan Abdurahman Wahid (Gus dur)

Karakteristik pada masa Pemerintahan Presiden Gus Dur dalam sistem ekonomi Indonesia sebagai berikut :

1.      Kondisi perekonomian indonesia dibandingkan dengan tahun sebelumnya mulai mengarah pada perbaikan, yaitu diantaranya pertumbuhan PDB yang positif, laju inflasi dan tingkat suku bunga yang rendah sehingga kondisi moneter dalam negeri juga sudah mulai stabil.

2.      Pada masa pemerintahannya, Gus Dur dengan IMF hubungannya juga kurang baik, karena masalah Amandemen UU No.23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia, penerapan otonomi daerah yaitu kebebasan daerah untuk meminjam uang dari luar negeri dan perbaikan APBN 2001 yang terus tertunda.

3.      Tidak stabilnya politik dan sosial yang memperparah keadaan sehingga investor asing enggan menanamkan modal di Indonesia.

4.      Perekonomian yang semakin rumit ditandai dengan pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan yang cenderung negatif bahkan merosot hingga 300 point disebabkan lebih banyak nya kegiatan menjual dibandingkan kegiatan membeli dalam perdagangan saham didalam negeri.

Berbagai macam persoalan ekonomi yang diwariskan orde baru harus dihadapi misalnya KKN, pemulihan ekonomi, kinerja BUMN, pengendalian inflasi dan mempertahankan kurs rupiah. Akan tetapi, presiden terlibat skandal Bruneigate yang menjatuhkan kredibilitas dimata masyarakat atau warga negara Indonesia.

Kebijakan-kebijakan pada masa Gus Dur :

1.Melanjutkan kehidupan yang demokratis seperti memberikan kebebasan berpendapat dikalangan masyarakat minoritas, kebebasan beragama dan memperbolehkan kembali penyelenggaraan budaya tiong hoa.

2.Menghapus departemen yang di anggap tidak efisien seperti menghilangkan departemen penerangan dan sosial untuk mengurangi pengeluaran anggaran dan membentuk Dewan Keamanan Ekonomi Nasional

3.Memanfaatkan jabatannya sebagi Panglima Tertinggi dalam militer dengan mencopot Kapolri yang tidak sejalan dengan keinginan Gus Dur.

Pada masa pemerintahan Gus Dur tidak mampu menjalin hubungan yang harmonis dengan TNI-Polri. Lalu masalah dana non-budgeter Bulog dan Bruneigate yang dipermasalahkan oleh anggota DPR.Bukan hanya itu saja tetapi Dekrit Gus Dur tanggal 22 Juli 2001 yang berisikan pembaharuan DPR dan MPR serta pembubaran Golkar. Hal tersebut tidak mendapat dukungan dari TNI, Polri dan partai politik serta masyarakat sehingga dekrit tersebut malah mempercepat kejatuhannya. Dan sidang istimewa 23 Juli 2001 menuntutnya diturunkan dari jabatan.

4.      Masa Kepemimpinan Megawati Sooekarno Puteri

Masa pemerintahannya, ekonomi di Indonesia mengalami banyak perubahan dan perbaikan seperti nilai mata tukar rupiah yang lebih stabil namun Indonesia pada masa itu tetap tidak menunjukan perubahan yang berarti dalam bidang-bidang lain.

Kebijakan-kebijakan yang ditempuh untuk mengatasi persoalan-persoalan ekonomi antara lain:

1.   Pada pertemuan Paris Club yang ke-3 Diminta penundaan pembayaran hutang sebesar US$ 5,8 milyar dan mengalokasikan pembayaran  hutang luar negeri sebesar Rp 116.3 triliun.

2.   Kebijakan privatisasi BUMN. Privatisasi adalah menjual perusahaan negara di dalam periode krisis dengan tujuan melindungi perusahaan negara dari intervensi kekuatan-kekuatan politik dan mengurangi beban negara. Hasil penjualan itu berhasil menaikkan pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi 4,1 %. Namun kebijakan ini memicu banyak kontroversi, karena BUMN yang diprivatisasi dijual ke perusahaan asing.

3.   Di masa ini juga direalisasikan berdirinya KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), tetapi belum ada gebrakan konkrit dalam pemberantasan korupsi. Sebenarnya keberadaan KPK membuat banyak invesor berpikir 2 kali untuk menanamkan modal di Indonesia, dan menghambat jalnnya pembangunan nasional

5.      Masa Kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono

·         Pemerintahan Indonesia Bersatu Jilid I  (Era SBY- JK) = (2004-2009)

Kebijakan kontroversial yang pertama kali dilakukan oleh presiden SBY yaitu mengurangi subsidi BBM, atau dengan bahsa lain menaikan harga BBM. Kebijakan ini dilatarbelakangi oleh naiknya harga minyak dunia. Anggaran subsidi BBM dialihkan ke subsidi sektor pendidikan dan kesehatan serta bidang-bidang yang mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Setelah kebijakan pertama, lalu muncul kebijakan kontroversial yang kedua yaitu Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi masyarakat miskin. Kebanyakan program ini tidak sampai pada tangan yang berhak dan cara pembagiannya menimbulkan berbagai masalah sosial.

Kebijakan yang digunakan untuk meningkatkan pendapatan perkapita yaitu mengandalkan pembangunan infrastruktur massal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi serta mengundang investor dengan berjanji memperbaiki iklim investasi. Jika semakin banyak investasi asing di Indonesia, diharapkan jumlah kesempatan kerja juga akan bertambah.

Kebijakan-kebijakan lain yang dilakukan pada masa SBY:

ü  Anggaran pendidikan ditingkatkan menjadi 20% dari keseluruhan APBN.

ü  Konversi minyak tanah ke gas.

ü  Pembayaran utang secara bertahap kepada badan PBB.

ü  Buy back saham BUMN

ü  Pelayanan UKM (Usaha Kecil Menengah) bagi rakyat kecil.

ü  Memudahkan investor asing untuk berinvestasi di Indonesia.

ü  Meningkatkan sektor pariswisata dengan mencanangkan “Visit Indonesia 2008″.

ü  Pemberian bibit unggul pada petani.

ü  Pemberantasan korupsi melalui KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi).

Pada pertengahan bulan oktober 2006, Indinesia sudah melunasi seluruh sisa hutang pada IMF sebesar 3,2 miliar dollar AS. Dengan ini diharapkan Indonesia tak lagi mengikuti agenda-agenda IMF dalam menentukan kebijakan dalam negeri. Selain itu pada periode ini pemerintahan SBY melaksanakan beberapa program baru yang bertujuan untuk membantu ekonomi masyarakat kecil diantaranya PNPM Mandiri dan Jamkesmas. Pada praktiknya, program-program ini berjalan sesuai dengan yang direncanakn meskipun masih banyak kekurangan. Namun selama pemerintahan SBY, Perekinomian Indonesia memang berada pada masa keemasannya. Indikator yang cukup menyita perhatian adalah Inflasi.

Dalam strategi pembangunan ekonomi dengan Tagline yang berbunyi pro-poor, pro-job, pro-growth dan pro-environment benar-benar diwujudkan dengan turunnya angka kemiskinan pada tahun 2005 dari 36,1 juta menjadi 31,02 juta orang pada tahun 2010  

Imbas dari pertumbuhan PDB yang berkelanjutan adalah peningkatan konsumsi masyarakat yang memberikan efek pada peningkatan kapasitas produksi di sector riil yang tentu saja banyak membuka lapangan kerja baru.

·         Pemerintahan Indonesia Bersatu Jilid II (Era SBY–BOEDIONO) = (2009-2014)

Pada periode ini, pemerintah khususnya melalui Bank Indonesia menetapkan empat kebijakan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional negara yaitu :

1.      BI rate

2.      Nilai tukar

3.      Operasi moneter

4.      Kebijakan makroprudensial untuk pengelolaan likuiditas dan makroprudensial lalu lintas modal.

Dengan kebijakan-kebijakan ekonomi diatas, diharapkan pemerintah dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara yang akan berpengaruh pula pada meningkatnya kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Hampir tujuh tahun sudah ekonomi Indonesia di tangan kepemimpinan Presiden SBY dan selama itu pula perekonomian Indonesia boleh dibilang tengah berada pada masa keemasannya. Beberapa pengamat ekonomi bahkan berpendapat kekuatan ekonomi Indonesia sekarang pantas disejajarkan dengan 4 raksasa kekuatan baru perekonomian dunia yang terkenal dengan nama BIRC (Brazil, Rusia, India, dan China).

Krisis global yang terjadi pada tahun 2008 semakin membuktikan ketangguhan perekonomian Indonesia. Di saat negara-negara superpower seperti Amerika Serikat dan Jepang berjatuhan, Indonesia justru mampu mencetak pertumbuhan yang positif sebesar 4,5% pada tahun 2009.

Gemilangnya fondasi perekonomian Indonesia direspon dunia internasional dengan menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara pilihan tempat berinvestasi. Dua efeknya yang sangat terasa adalah Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mencapai rekor tertingginya sepanjang sejarah dengan berhasil menembus angka 3.800. Bahkan banyak pengamat yang meramalkan sampai akhir tahun ini IHSG akan mampu menembus level 4000.

Indonesia saat ini menjadi ekonomi nomor 17 terbesar di dunia. “Tujuan kami adalah untuk menduduki 10 besar. Kami sangat optimistis karena IMF pun memprediksi ekonomi Indonesia akan mengalahkan Australia dalam waktu kurang dari satu dekade ke depan,” tutur SBY dalam sebuah acara.

Salah satu penyebab utama kesuksesan perekonomian Indonesia adalah efektifnya kebijakan pemerintah yang berfokus pada disiplin fiskal yang tinggi dan pengurangan utang Negara.Perkembangan yang terjadi dalam lima tahun terakhir membawa perubahan yang signifikan terhadap persepsi dunia mengenai Indonesia. Namun masalah-masalah besar lain masih tetap ada. Pertama, pertumbuhan makroekonomi yang pesat belum menyentuh seluruh lapisan masyarakat secara menyeluruh. Walaupun Jakarta identik dengan vitalitas ekonominya yang tinggi dan kota-kota besar lain di Indonesia memiliki pertumbuhan ekonomi yang pesat, masih banyak warga Indonesia yang hidup di bawah garis kemiskinan.
Kesimpulan yang dapat ditarik adalah bahwa Indonesia masih memerlukan banyak perbaikan. Namun apa yang telah dicapai selama ini merupakan hasil dari visi dan perencanaan pemerintahan SBY.

6.      Masa Kepemimpinan Jokowidodo

Ekonomi kita akan tumbuh di atas 7% asal regulasi terbuka. Jika sistem perizinan harus dipangkas waktunya, 7% tidaklah sulit. Jokowi menilai dunia masih belum pulih dari perlambatan ekonomi yang melanda sejak tahun pertama ia menjabat. Akibatnya, perekonomian Indonesia pun terdampak.Namun kita patut bersyukur bahwa perekonomian Indonesia pada triwulan pertama tahun 2016 tumbuh 4,91 persen, Bahkan dalam triwulan kedua tahun ini, angka tersebut naik menjadi 5,18 persen.Pertumbuhan itu jauh lebih besar di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi dunia dan negara-negara berkembang. Bahkan Indonesia adalah salah satu yang tertinggi di Asia.

A.      Paket kebijakan ekonomi

Sejak pertama kali diluncurkan pada 9 September 2015, hingga kini pemerintah telah mengeluarkan 13 paket kebijakan ekonomi. Berikut rinciannya:

·         Paket kebijakan ekonomi jilid 1 (9 September 2015)

Paket kebijakan ini mencakup dorongan terhadap daya saing industri nasional melalui deregulasi, penegakan hukum dan kepastian usaha.

·         Paket kebijakan ekonomi jilid 2 (29 September 2015)

Paket ini mencakup investasi kehutanan, kawasan industri, insentif deposito, dan deregulasi investasi.

·         Paket kebijakan ekonomi jilid 3 (5 Oktober 2015)

Paket kebijakan ini mencakup penurunan harga tarif listrik dan penurunan bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR).

·         Paket kebijakan ekonomi jilid 4 (15 Oktober 2015)

Paket kebijakan ini mencakup bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang lebih murah dan meluas, dan peningkatan kesejahteraan pekerja.

·         Paket kebijakan ekonomi jilid 5 (22 Oktober 2015)

Paket kebijakan ini mencakup insentif perpajakan, reevaluasi aset, dan mendorong perbankan syariah.

·         Paket kebijakan ekonomi jilid 6 (5 November 2015)

Paket kebijakan ini menggerakkan perekonomian di wilayah pinggiran melalui pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), penyediaan air untuk masyarakat secara berkelanjutan dan berkeadilan, dan proses cepat (paperless) perizinan impor bahan baku obat.

·         Paket kebijakan ekonomi jilid 7 (4 Desember 2015)

Paket kebijakan ini meliputi insentif pajak kepada industri padat karya, kemudahan bagi industri tertentu yang mempekerjakan karyawan dalam jumlah besar, dan percepatan penerbitan sertifikat tanah.

·         Paket kebijakan ekonomi jilid 8 (21 Desember 2015)

Paket kebijakan ini mencakup kebijakan satu peta nasional (one map policy), membangun ketahanan energi melalui percepatan pembangunan dan pengembangan kilang minyak di dalam negeri, dan insentif bagi perusahaan jasa pemeliharaan pesawat.

·         Paket kebijakan ekonomi jilid 9 (27 Januari 2016)

Paket kebijakan ini meliputi percepatan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan, stabilisasi pasokan dan harga daging sapi, serta pengembangan logistik dari desa ke global.

·         Paket kebijakan ekonomi jilid 10 (11 Februari 2016)

Paket kebijakan ini mencakup penambahan 19 bidang usaha yang dicadangkan untuk Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKMK).

·         Paket kebijakan ekonomi jilid 11 (30 Maret 2016)

Paket kebijakan ini mencakup Kredit Usaha Rakyat Berorientasi Ekspor (KURBE), Fasilitas Pajak Penghasilan dan Bea Perolehan Atas Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB) Untuk Penerbitan Dana Investasi Real Estat (DIRE), dan pengembangan industri farmasi dan alat kesehatan.

·         Paket kebijakan ekonomi jilid 12 (28 April 2016)

Paket kebijakan ini meliputi perbaikan dari segi peraturan dan prosedur perizinan dan biaya, agar peringkat kemudahan berusaha di Indonesia – terutama bagi UMKM, semakin meningkat.

·         Paket kebijakan ekonomi jilid 13 (24 Agustus 2016)

Paket kebijakan ini mencakup perumahan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Hal ini sejalan dengan Program Nasional Pembangunan 1 (Satu) Juta Rumah sebagai wujud dari butir kedua yang tertuang dalam amanah Nawacita.

B.     Pengampunan pajak (tax amnesty)

Direktorat Jenderal Pajak membuka pendaftaran program pengampunan pajak (tax amnesty) mulai 17 Juli 2016. Tujuan tax amnesty adalah memberikan pengampuan bagi wajib pajak yang selama ini belum melaporkan kewajibannya.

Banyak masyarakat baik di dalam maupun luar negeri, yang belum mengetahui atau bahkan lupa bahwa ada kekayaan mereka yang harus dilaporkan.

Sementara keuntungannya bagi pemerintah, tax amnesty akan mendapatkan basis pajak baru yang akan meningkatkan penerimaan pajak.

Pada periode pertama yang ditutup 30 September 2016, program ini berhasil mencapai target. Pemerintah mendapat Rp 97,1 triliun pendapatan tambahan, atau sekitar 62% dari target Rp165 triliun untuk Maret 2017.\

C.     Pembangunan infrastruktur

Jokowi menyampaikan fokus pemerintahan tahun ini sebagai percepatan pembangunan.Melalui percepatan pembangunan infrastruktur, kita bangun sarana infrastruktur secara lebih merata di seluruh Tanah Air guna memperkuat konektivitas antarwilayah dan memperkecil ketimpangan dan kesenjangan sosial. Untuk pencapaian pemerintah di bidang infrastruktur selama ini dan target tahun depan.