Syariah
|
Konvensional
|
|
Nama
Perusahaan
|
PT Amartha Mikro Fintek (Amartha)
https://www.amartha.com/
|
PT Mitrausaha Indonesia Group
(Modalku)
https://www.modalku.co.id/
|
Sejarah
Berdiri
|
Pada tahun 2010 PT Amartha Mikro Fintek berdiri
sebagai Lembaga Keuangan Mikro dengan misi menghubungkan pelaku usaha di
pedesaan yang kesulitan mendapat modal usaha. Sekarang Amartha tumbuh
menjadi fintech peer to peer lending untuk
menghubungkan langsung pengusaha mikro dengan pemodal secara online. berawal
karena banyaknya pengusaha mikro sulit mendapatkan modal usaha karena
memiliki keterbatasan jaminan, pendapatan fluktuatif, dan tidak adanya
sejarah kredit. Namun kami percaya dengan teknologi yang tepat serta
menghidupkan semangat komunitas, mereka dapat menjadi peminjam yang
berkualitas. Di sisi lain, berinvestasi di usaha mikro dan kecil terbukti
menciptakan dampak sosial.
Amartha percaya dengan terus memudahkan akses permodalan untuk
usaha mikro dan kecil akan berkontribusi untuk meningkatkan kualitas hidup
masyarakat piramida bawah, membangun ketahanan ekonomi, dan mewujudkan
keadilan sosial untuk seluruh rakyat Indonesia.
PT.
Amartha Mikro Fintek berada di Jl. Kemang Selatan VIII No. 18
Jakarta Selatan, Indonesia
|
Modalku adalah perusahaan
rintisan (startup) teknologi keuangan yang bergerak di
bidang peer-to-peer lending dan berbasis di DKI Jakarta, Indonesia.Modalku
merupakan platform online pertama di Indonesia yang menghubungkan Usaha Kecil
dan Menengah (UKM) “layak namun belum layak kredit” yang membutuhkan pinjaman
modal kerja dengan pemberi pinjaman yang mencari alternatif investasi
terjangkau dan menarik. Sebagai upaya membawa model bisnis peer-to-peer
lending ke Indonesia, Modalku didirikan pada bulan Januari 2016 oleh
Reynold Wijaya, Kelvin Teo, dan Iwan Kurniawan. Sejak peluncuran Modalku,
ratusan UKM telah mendaftar untuk mendapatkan pinjaman usaha.
Kantor
ini berada Unifam Tower
Jl. Panjang Blok X No.1, Kedoya Utara, Kebon Jeruk Jakarta Barat 11520 |
Sistem
Pembiayaan
|
·
Membentuk kelompok usaha 15-20 orang dengan
domisili berdekatan. Selanjutnya, seluruh anggota kelompok wajib mengikuti
pelatihan untuk membangun komitmen tanggung renteng jika salah satu anggota
mengalami kesulitan pembayaran.
·
Mendapatkan pembiayaan : Pengajuan pembiayaan
didasari atas rencana usaha dan profil calon peminjam. Selanjutnya akan
dievaluasi oleh sistem skor kredit. Setelah disetujui, pengajuan akan
ditampilkan di marketplace. Setelah terdanai, Amartha akan memfasilitasi
akad.
·
Pertemuan mingguan : Setiap minggu selama masa
pinjaman, peminjam akan diwajibkan untuk mengikuti pertemuan kelompok yang
difasilitasi oleh tim lapangan. Materi yang disampaikan terkait dengan
pengelolaan keuangan, kedisiplinan serta bagaimana memajukan usaha mereka.
|
Syarat peminjam :
Warga Negara Indonesia, Berusia 21 s/d 60 tahun, Memiliki omzet bisnis
minimal Rp. 20 juta/bulan, Berdomisili di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang,
Bekasi, dan Bandung. Bisa PT, CV atau peorangan. Bisnis beroperasional
minimal 1 tahun
1.
Isi form aplikasi online Cepat dan mudah! Satu aplikasi hanya akan memakan
waktu anda 5 menit.
2.
Berkomunikasi dengan agen kami Dalam kurun waktu 4 hari, agen kami akan
menghubungi anda untuk mengabarkan status pengajuan pinjaman anda dan proses
selanjutnya.
3.
Pinjaman disetujui dan dana diterima Dana akan diterima 6 hari setelah
pinjaman anda disetujui.
|
Sistem
Pembayaran
|
Didalam
PT Amartha ini tidak ada jaminan apapun jadi Diri kita sendirilah yang
sebagai jaminannya.
Pembayaran
dapat dilakukan dengan cara dicicil setiap minggunya.
Contoh
: kita minjam uang sebesar Rp 500.000, lalu untuk cicilan perminggunya
sebesar Rp 13.000. Hal ini dilakukan agar mempermudah si peminjam dalam
melunasi pinjaman tersebut.
|
Pembayaran kembali Pinjaman, dengan bunga, harus dilakukan
secara berkala. Ketika Peminjam mengalami gagal bayar, Modalku akan
memberikan peringatan tidak dilakukan pembayaran kepada Peminjam dalam jangka
waktu 7 (tujuh) Hari Kerja. Apabila Peminjam gagal membayar membayar kembali
angsuran ketiga secara berturut-turut, Peminjam dinyatakan wanprestasi.
Apabila terjadi wanprestasi, Modalku akan melakukan restrukturisasi skema
pembayaran kembali Pinjaman Peminjam dan dapat melakukan tindakan hukum dalam
proses penyelesaian.
|
Monitoring
OJK & BI
|
fasilitator/katalisator bagi para pelaku startup.
-menjalankan business intelligence dengan terus meng-update perkembangan di dunia internasional
|
1.menjalankan kegiatan perbankan, pasar
modal, jasa keuangan non-bank, dan kegiatan lainnya
2.menyediakan jasa peringkat kredit.
3.menyediakan jasa penyimpanan/ penitipan.
|
Sistem
Pengawasan Internal
|
Amartha memiliki tim lapangan (field officer) yang selalu
melakukan pendampingan dan pengawasan secara komprehensif. Dengan frekuensi
pembayaran cicilan setiap minggu, berarti tim lapangan juga bertemu secara
mingguan dengan para peminjam. Tim akan memastikan pembiayaan yang disalurkan
sesuai dengan tujuan pinjaman serta mengawasi perkembangan usaha yang
dijalankan. Tim lapangan selalu memberikan saran untuk memastikan kondisi
keuangan peminjam terkontrol dan sehat.
|
Peningkatan
penghasilan ini berasal dari tertibnya pembukuan keuangan sehingga tidak terjadinya
kehilangan keuangan perusahaan, menjaga aset perusahaan dari tangan-tangan
jail dan mencegah peningkatan nilai barang yang tidak sesuai dengan harga
pasar, prosudure berjalan sesuai yang di tetapkan sehingga meningkatkan
kepuasan pelanggan, terjaganya mutu pelayan pelanggan, serta efisiensi usaha.
|
Nur Komala Dewi
Kamis, 07 Desember 2017
Perusahaan Fintech di Indonesia
Kamis, 28 September 2017
Perjalanan Kebijakan Moneter tahun 1997-Sekarang
1.
Masa
Kepemimpinan Soeharto
Penyebab terjadinya krisis ekonomi
yang dialami pada Indonesia pada tahun 1997 yaitu stok hutang luar negeri
swasta yang sangat banyak dan umumnya berjangka pendek sehingga menciptakan
“ketidakstabilan”. Hal ini ditambah buruk dengan rasa percaya diri yang
berlebihan bahkan cenderung mengabaikan dari para menteri dibidang ekonomi
maupun masyarakat perbankan. Pada saat itu pemerintah sama sekali tidak
mempunyai mekanisme pengawasan yang terhadap hutang yang dibuat oleh sektor swasta
Indonesia. Setelah krisis berlangsung, disadari lah bahwa hutang swasta
merupakan masalah yang serius. Antara tahun 1992-juli 1997, 85% dari penambahan
hutang luar negeri Indonesia berasal dari pinjaman swasta. Selain itu faktor
utama nya adalah faktor politik. Pada massa rezim pak Soeharto terjadilah
kepanikan politik yang luar biasa sehingga mengakibatkan pemilik modal dan
investor kabur dari Indonesia. Karena itu, rupiah merosot sangat drastis dari
yang semula Rp 2.300/Dollar AS (pertengahan 1997) menjadi level teramat buruk
yaitu sebesar 17.000/Dollar AS (Januari 1998). APBN defisit tidak efisien dan
efektif, selain itu devisa hasil ekspor yang disimpan diluar negeri, perbankan
yang kurang sehat, jumlah orang miskin dan pengangguran yang relative masih
besar dan angka kemiskinan meningkat dan persediaan barang nasional, khususnya
Sembilan bahan pokok di pasaran mulai menipis pada akhir tahun 1997. Sehingga,
harga barang-barang naik tak terkendali dan itu menyembabkan biaya hidup
semakin tinggi.
Kebijakan pemerintah untuk
mengatasi krisis moneter tersebut yaitu Supplementary Memorandum pada tanggal
10 April 1998 yang terdiri atas 20 butir, 7 appendix dan satu matriks. Strategi
yang akan dilaksanakan adalah menstabilkan rupiah pada tingkat yang sesuai dengan
kekuatan ekonomi Indonesia, memperkuat dan mempercepat restrukturitasasi sistem
perbankan, memperkuat implementasi reformasi struktural untuk mebangun ekonomi
yang efisien dan berdaya saing, menyusun kerangka untuk mengatasi masalah
hutang perusahaan swasta dan yang terakhir adalah mengembalikan pembelajaan
perdagangan pada keadaan yang normal sehingga ekspor bangkit kembali. Sedangkan
7 Appendix itu adalah :
1. kebijakan moneter dan suku bunga,
2. pembangunan sektor perbankan
3. bantuan anggaran pemerintah untuk golongan lemah
4. reformasi BUMN dan swastanisasi
5. reformasi structural
6. restrukturisasi utang swasta
7. hukum kebangkrutan dan reformasi yuridis
2.
Masa
Kepemimpinan B.J. Habibie
Pada awal pemerintahan BJ Habibie , masyarakat umum
dan kalangan pengusaha serta investor bahkan investor asing, menaruh harapan
besar terhadap kemampuan dan kesungguhan pemerintah untuk membangkitkan kembali
perekonomian nasional dan meyelesaikan semua permasalahan yang ada di Indonesia
seperti korupsi, kolusi dan nepotisme. Supremasi hukum , HAM yang terjadi pada
tragedi Trisakti dan Semanggi I dan II, peranan ABRI didalam politik, masalah
disintegrasi dan lainnya.
Pada bidang ekonomi, BJ Habibie berhasil memotong
nilai tukar Rupiah terhadap Dollar masih berkisar antara Rp 10.000 sampai
dengan Rp 15.000. Namun pada akhir pemerintahannya, terutama setelah
pertanggung jawabannya ditolak MPR, nilai tukar Rupiah naik fantastis pada
level Rp 6500/Dollar AS nilai yang tidak akan pernah dicapai lagi di era
pemerintahan selanjutnya. Selain itu, ia juga mulai menerapkan independensi
Bank Indonesia agar lebih fokus mengurusi perekonomian.
Untuk menyelesaikan krisis moneter dan perbaikan
ekonomi Indonesia, BJ Habibie melakukan langkah-langkah sebagai berikut :
1. Melakukan
restrukturisasi dan rekapitulasi perbankan melalui pembentukan BPPN (Badan
Penyehatan Perbankan Nasional) dan unit Pengelola Aset Negara
2. Melikuidasi
beberapa bank yang bermasalah
3. Menaikkan
nilai tukar rupiah terhadap dolar hingga di bawah Rp. 10.000,00
4. Membentuk
lembaga pemantau dan penyelesaian masalah utang luar negeri
5. Mengimplementasikan
reformasi ekonomi yang disyaratkan IMF
6. Mengesahkan
UU No. 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan yang Tidak
Sehat
7. Mengesahkan
UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
Pemerintahan presiden B.J. Habibie yang mengawali
masa reformasi belum melakukan manuver-manuver yang cukup tajam dalam bidang
ekonomi. Akan tetapi, dengan ditolaknya pertanggung jawaban Presiden
Habibie yang disampaikan pada sidang umum MPR tahun1999 sehingga beliau merasa
bahwa kesempatan untuk mencalonkan diri sebagai presiden lagi sangat kecil dan
kemudian dirinya tidak mencalonkan diri pada pemilu yang dilaksanakan.
3.
Masa
kepemimpinan Abdurahman Wahid (Gus dur)
Karakteristik pada masa Pemerintahan Presiden Gus
Dur dalam sistem ekonomi Indonesia sebagai berikut :
1. Kondisi
perekonomian indonesia dibandingkan dengan tahun sebelumnya mulai mengarah pada
perbaikan, yaitu diantaranya pertumbuhan PDB yang positif, laju inflasi dan
tingkat suku bunga yang rendah sehingga kondisi moneter dalam negeri juga sudah
mulai stabil.
2. Pada
masa pemerintahannya, Gus Dur dengan IMF hubungannya juga kurang baik, karena
masalah Amandemen UU No.23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia, penerapan otonomi
daerah yaitu kebebasan daerah untuk meminjam uang dari luar negeri dan
perbaikan APBN 2001 yang terus tertunda.
3. Tidak
stabilnya politik dan sosial yang memperparah keadaan sehingga investor asing
enggan menanamkan modal di Indonesia.
4. Perekonomian
yang semakin rumit ditandai dengan pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan yang
cenderung negatif bahkan merosot hingga 300 point disebabkan lebih banyak nya
kegiatan menjual dibandingkan kegiatan membeli dalam perdagangan saham didalam
negeri.
Berbagai macam persoalan ekonomi yang diwariskan
orde baru harus dihadapi misalnya KKN, pemulihan ekonomi, kinerja BUMN,
pengendalian inflasi dan mempertahankan kurs rupiah. Akan tetapi, presiden
terlibat skandal Bruneigate yang menjatuhkan kredibilitas dimata masyarakat
atau warga negara Indonesia.
Kebijakan-kebijakan pada masa Gus Dur :
1.Melanjutkan kehidupan yang demokratis seperti
memberikan kebebasan berpendapat dikalangan masyarakat minoritas, kebebasan
beragama dan memperbolehkan kembali penyelenggaraan budaya tiong hoa.
2.Menghapus departemen yang di anggap tidak efisien
seperti menghilangkan departemen penerangan dan sosial untuk mengurangi
pengeluaran anggaran dan membentuk Dewan Keamanan Ekonomi Nasional
3.Memanfaatkan jabatannya sebagi Panglima Tertinggi
dalam militer dengan mencopot Kapolri yang tidak sejalan dengan keinginan Gus
Dur.
Pada masa pemerintahan Gus Dur tidak mampu menjalin
hubungan yang harmonis dengan TNI-Polri. Lalu masalah dana non-budgeter Bulog
dan Bruneigate yang dipermasalahkan oleh anggota DPR.Bukan hanya itu saja
tetapi Dekrit Gus Dur tanggal 22 Juli 2001 yang berisikan pembaharuan DPR dan
MPR serta pembubaran Golkar. Hal tersebut tidak mendapat dukungan dari TNI,
Polri dan partai politik serta masyarakat sehingga dekrit tersebut malah
mempercepat kejatuhannya. Dan sidang istimewa 23 Juli 2001 menuntutnya
diturunkan dari jabatan.
4.
Masa
Kepemimpinan Megawati Sooekarno Puteri
Masa pemerintahannya, ekonomi di Indonesia mengalami
banyak perubahan dan perbaikan seperti nilai mata tukar rupiah yang lebih
stabil namun Indonesia pada masa itu tetap tidak menunjukan perubahan yang
berarti dalam bidang-bidang lain.
Kebijakan-kebijakan yang ditempuh untuk mengatasi
persoalan-persoalan ekonomi antara lain:
1. Pada pertemuan
Paris Club yang ke-3 Diminta penundaan pembayaran hutang sebesar US$ 5,8 milyar
dan mengalokasikan pembayaran hutang
luar negeri sebesar Rp 116.3 triliun.
2. Kebijakan
privatisasi BUMN. Privatisasi adalah menjual perusahaan negara di dalam periode
krisis dengan tujuan melindungi perusahaan negara dari intervensi
kekuatan-kekuatan politik dan mengurangi beban negara. Hasil penjualan itu
berhasil menaikkan pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi 4,1 %. Namun kebijakan
ini memicu banyak kontroversi, karena BUMN yang diprivatisasi dijual ke
perusahaan asing.
3. Di masa ini juga
direalisasikan berdirinya KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), tetapi belum ada
gebrakan konkrit dalam pemberantasan korupsi. Sebenarnya keberadaan KPK membuat
banyak invesor berpikir 2 kali untuk menanamkan modal di Indonesia, dan
menghambat jalnnya pembangunan nasional
5.
Masa
Kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono
·
Pemerintahan Indonesia Bersatu
Jilid I (Era SBY- JK) = (2004-2009)
Kebijakan kontroversial yang pertama kali dilakukan
oleh presiden SBY yaitu mengurangi subsidi BBM, atau dengan bahsa lain menaikan
harga BBM. Kebijakan ini dilatarbelakangi oleh naiknya harga minyak dunia.
Anggaran subsidi BBM dialihkan ke subsidi sektor pendidikan dan kesehatan serta
bidang-bidang yang mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Setelah kebijakan pertama, lalu muncul kebijakan
kontroversial yang kedua yaitu Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi masyarakat
miskin. Kebanyakan program ini tidak sampai pada tangan yang berhak dan cara
pembagiannya menimbulkan berbagai masalah sosial.
Kebijakan yang digunakan untuk meningkatkan pendapatan
perkapita yaitu mengandalkan pembangunan infrastruktur massal untuk mendorong
pertumbuhan ekonomi serta mengundang investor dengan berjanji memperbaiki iklim
investasi. Jika semakin banyak investasi asing di Indonesia, diharapkan jumlah
kesempatan kerja juga akan bertambah.
Kebijakan-kebijakan lain yang dilakukan pada masa
SBY:
ü Anggaran
pendidikan ditingkatkan menjadi 20% dari keseluruhan APBN.
ü Konversi
minyak tanah ke gas.
ü Pembayaran
utang secara bertahap kepada badan PBB.
ü Buy
back saham BUMN
ü Pelayanan
UKM (Usaha Kecil Menengah) bagi rakyat kecil.
ü Memudahkan
investor asing untuk berinvestasi di Indonesia.
ü Meningkatkan
sektor pariswisata dengan mencanangkan “Visit Indonesia 2008″.
ü Pemberian
bibit unggul pada petani.
ü Pemberantasan
korupsi melalui KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi).
Pada pertengahan bulan oktober 2006, Indinesia sudah
melunasi seluruh sisa hutang pada IMF sebesar 3,2 miliar dollar AS. Dengan ini
diharapkan Indonesia tak lagi mengikuti agenda-agenda IMF dalam menentukan
kebijakan dalam negeri. Selain itu pada periode ini pemerintahan SBY melaksanakan
beberapa program baru yang bertujuan untuk membantu ekonomi masyarakat kecil
diantaranya PNPM Mandiri dan Jamkesmas. Pada praktiknya, program-program ini
berjalan sesuai dengan yang direncanakn meskipun masih banyak kekurangan. Namun
selama pemerintahan SBY, Perekinomian Indonesia memang berada pada masa
keemasannya. Indikator yang cukup menyita perhatian adalah Inflasi.
Dalam strategi pembangunan ekonomi dengan Tagline
yang berbunyi pro-poor, pro-job, pro-growth dan pro-environment benar-benar
diwujudkan dengan turunnya angka kemiskinan pada tahun 2005 dari 36,1 juta
menjadi 31,02 juta orang pada tahun 2010
Imbas dari pertumbuhan PDB yang berkelanjutan adalah
peningkatan konsumsi masyarakat yang memberikan efek pada peningkatan kapasitas
produksi di sector riil yang tentu saja banyak membuka lapangan kerja baru.
·
Pemerintahan Indonesia Bersatu
Jilid II (Era SBY–BOEDIONO) = (2009-2014)
Pada periode ini, pemerintah khususnya melalui Bank
Indonesia menetapkan empat kebijakan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi
nasional negara yaitu :
1. BI
rate
2. Nilai
tukar
3. Operasi
moneter
4. Kebijakan
makroprudensial untuk pengelolaan likuiditas dan makroprudensial lalu lintas
modal.
Dengan kebijakan-kebijakan ekonomi diatas,
diharapkan pemerintah dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara yang akan
berpengaruh pula pada meningkatnya kesejahteraan masyarakat Indonesia.
Hampir tujuh tahun sudah ekonomi Indonesia di tangan
kepemimpinan Presiden SBY dan selama itu pula perekonomian Indonesia boleh
dibilang tengah berada pada masa keemasannya. Beberapa pengamat ekonomi bahkan
berpendapat kekuatan ekonomi Indonesia sekarang pantas disejajarkan dengan 4
raksasa kekuatan baru perekonomian dunia yang terkenal dengan nama BIRC
(Brazil, Rusia, India, dan China).
Krisis global yang terjadi pada tahun 2008 semakin
membuktikan ketangguhan perekonomian Indonesia. Di saat negara-negara
superpower seperti Amerika Serikat dan Jepang berjatuhan, Indonesia justru
mampu mencetak pertumbuhan yang positif sebesar 4,5% pada tahun 2009.
Gemilangnya fondasi perekonomian Indonesia direspon
dunia internasional dengan menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara
pilihan tempat berinvestasi. Dua efeknya yang sangat terasa adalah Indeks Harga
Saham Gabungan (IHSG) mencapai rekor tertingginya sepanjang sejarah dengan
berhasil menembus angka 3.800. Bahkan banyak pengamat yang meramalkan sampai
akhir tahun ini IHSG akan mampu menembus level 4000.
Indonesia saat ini menjadi ekonomi nomor 17 terbesar
di dunia. “Tujuan kami adalah untuk menduduki 10 besar. Kami sangat optimistis
karena IMF pun memprediksi ekonomi Indonesia akan mengalahkan Australia dalam
waktu kurang dari satu dekade ke depan,” tutur SBY dalam sebuah acara.
Salah satu penyebab utama kesuksesan perekonomian
Indonesia adalah efektifnya kebijakan pemerintah yang berfokus pada disiplin
fiskal yang tinggi dan pengurangan utang Negara.Perkembangan yang terjadi dalam
lima tahun terakhir membawa perubahan yang signifikan terhadap persepsi dunia mengenai
Indonesia. Namun masalah-masalah besar lain masih tetap ada. Pertama,
pertumbuhan makroekonomi yang pesat belum menyentuh seluruh lapisan masyarakat
secara menyeluruh. Walaupun Jakarta identik dengan vitalitas ekonominya yang
tinggi dan kota-kota besar lain di Indonesia memiliki pertumbuhan ekonomi yang
pesat, masih banyak warga Indonesia yang hidup di bawah garis kemiskinan.
Kesimpulan yang dapat ditarik adalah bahwa Indonesia masih memerlukan banyak perbaikan. Namun apa yang telah dicapai selama ini merupakan hasil dari visi dan perencanaan pemerintahan SBY.
Kesimpulan yang dapat ditarik adalah bahwa Indonesia masih memerlukan banyak perbaikan. Namun apa yang telah dicapai selama ini merupakan hasil dari visi dan perencanaan pemerintahan SBY.
6.
Masa
Kepemimpinan Jokowidodo
Ekonomi kita
akan tumbuh di atas 7% asal regulasi terbuka. Jika sistem perizinan harus
dipangkas waktunya, 7% tidaklah sulit. Jokowi menilai dunia masih belum pulih
dari perlambatan ekonomi yang melanda sejak tahun pertama ia menjabat.
Akibatnya, perekonomian Indonesia pun terdampak.Namun kita patut bersyukur
bahwa perekonomian Indonesia pada triwulan pertama tahun 2016 tumbuh 4,91
persen, Bahkan dalam triwulan kedua tahun ini, angka tersebut naik menjadi 5,18
persen.Pertumbuhan itu jauh lebih besar di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi
dunia dan negara-negara berkembang. Bahkan Indonesia adalah salah satu yang
tertinggi di Asia.
A. Paket kebijakan ekonomi
Sejak
pertama kali diluncurkan pada 9 September 2015, hingga kini pemerintah telah
mengeluarkan 13 paket kebijakan ekonomi. Berikut rinciannya:
·
Paket kebijakan ekonomi jilid 1 (9 September 2015)
Paket
kebijakan ini mencakup dorongan terhadap daya saing industri nasional melalui
deregulasi, penegakan hukum dan kepastian usaha.
·
Paket kebijakan ekonomi jilid 2 (29 September 2015)
Paket ini
mencakup investasi kehutanan, kawasan industri, insentif deposito, dan
deregulasi investasi.
·
Paket kebijakan ekonomi jilid 3 (5 Oktober 2015)
Paket
kebijakan ini mencakup penurunan harga tarif listrik dan penurunan bunga Kredit
Usaha Rakyat (KUR).
·
Paket kebijakan ekonomi jilid 4 (15 Oktober 2015)
Paket
kebijakan ini mencakup bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang lebih murah dan
meluas, dan peningkatan kesejahteraan pekerja.
·
Paket kebijakan ekonomi jilid 5 (22 Oktober 2015)
Paket
kebijakan ini mencakup insentif perpajakan, reevaluasi aset, dan mendorong
perbankan syariah.
·
Paket kebijakan ekonomi jilid 6 (5 November 2015)
Paket kebijakan
ini menggerakkan perekonomian di wilayah pinggiran melalui pengembangan Kawasan
Ekonomi Khusus (KEK), penyediaan air untuk masyarakat secara berkelanjutan dan
berkeadilan, dan proses cepat (paperless) perizinan impor bahan baku obat.
·
Paket kebijakan ekonomi jilid 7 (4 Desember 2015)
Paket
kebijakan ini meliputi insentif pajak kepada industri padat karya, kemudahan
bagi industri tertentu yang mempekerjakan karyawan dalam jumlah besar, dan
percepatan penerbitan sertifikat tanah.
·
Paket kebijakan ekonomi jilid 8 (21 Desember 2015)
Paket
kebijakan ini mencakup kebijakan satu peta nasional (one map policy), membangun
ketahanan energi melalui percepatan pembangunan dan pengembangan kilang minyak
di dalam negeri, dan insentif bagi perusahaan jasa pemeliharaan pesawat.
·
Paket kebijakan ekonomi jilid 9 (27 Januari 2016)
Paket
kebijakan ini meliputi percepatan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan,
stabilisasi pasokan dan harga daging sapi, serta pengembangan logistik dari
desa ke global.
·
Paket kebijakan ekonomi jilid 10 (11 Februari 2016)
Paket
kebijakan ini mencakup penambahan 19 bidang usaha yang dicadangkan untuk Usaha
Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKMK).
·
Paket kebijakan ekonomi jilid 11 (30 Maret 2016)
Paket
kebijakan ini mencakup Kredit Usaha Rakyat Berorientasi Ekspor (KURBE),
Fasilitas Pajak Penghasilan dan Bea Perolehan Atas Hak Tanah dan Bangunan
(BPHTB) Untuk Penerbitan Dana Investasi Real Estat (DIRE), dan pengembangan
industri farmasi dan alat kesehatan.
·
Paket kebijakan ekonomi jilid 12 (28 April 2016)
Paket
kebijakan ini meliputi perbaikan dari segi peraturan dan prosedur perizinan dan
biaya, agar peringkat kemudahan berusaha di Indonesia – terutama bagi UMKM,
semakin meningkat.
·
Paket kebijakan ekonomi jilid 13 (24 Agustus 2016)
Paket
kebijakan ini mencakup perumahan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
Hal ini sejalan dengan Program Nasional Pembangunan 1 (Satu) Juta Rumah sebagai
wujud dari butir kedua yang tertuang dalam amanah Nawacita.
B. Pengampunan pajak (tax amnesty)
Direktorat
Jenderal Pajak membuka pendaftaran program pengampunan pajak (tax amnesty)
mulai 17 Juli 2016. Tujuan tax amnesty adalah memberikan pengampuan bagi wajib
pajak yang selama ini belum melaporkan kewajibannya.
Banyak
masyarakat baik di dalam maupun luar negeri, yang belum mengetahui atau bahkan lupa
bahwa ada kekayaan mereka yang harus dilaporkan.
Sementara
keuntungannya bagi pemerintah, tax amnesty akan mendapatkan basis pajak baru
yang akan meningkatkan penerimaan pajak.
Pada periode
pertama yang ditutup 30 September 2016, program ini berhasil mencapai target.
Pemerintah mendapat Rp 97,1 triliun pendapatan tambahan, atau sekitar 62% dari
target Rp165 triliun untuk Maret 2017.\
C. Pembangunan infrastruktur
Jokowi
menyampaikan fokus pemerintahan tahun ini sebagai percepatan pembangunan.Melalui
percepatan pembangunan infrastruktur, kita bangun sarana infrastruktur secara
lebih merata di seluruh Tanah Air guna memperkuat konektivitas antarwilayah dan
memperkecil ketimpangan dan kesenjangan sosial. Untuk pencapaian pemerintah di
bidang infrastruktur selama ini dan target tahun depan.
Jumat, 03 Januari 2014
Kamis, 02 Januari 2014
Rabu, 01 Januari 2014
Kamis, 05 September 2013
Rabu, 04 September 2013
Rabu, 28 Agustus 2013
Jawab
:
2. Jelaskan apa tugas dan fungsi
skrip di bawah ini:
auto eth0 : NIC (Network Interface Card)
yang pertama untuk menghubungkan server dengan koneksi internet.
iface eth0 inet static :
menunjukan konfigurasi eth0 memakai IP
address 192.168.10.1 : Sebagai alat identifikasi host atau
antarmuka pada jaringan dan sebagai alamat
lokasi jaringa. Kalau misalkan ini diibaratkan Address itu seperti nomer rumah.
netmask 255.255.255.0 : digunakan untuk membaca bagaimana kita membagi network dan
hostnya.Kalau misalkan ini diibaratkan netmask itu seperti pembagian jalan dan
gang.
network 192.168.10.0 : digunakan untuk mengenali suatu network pada jaringan
Internet.Kalau misalkan ini diibaratkan network itu seperti nama jalan besar.
broadcast 192.168.10.255 : mengirimkan message ke semua host yang ada dinetwork
tersebut.Kalau misalkan ini diibaratkan broadcast itu seperti Ketua RT .
3. Jelaskan kenapa perlu
dilakukannya konfigurasi server sebagai router?
Karena server merupakan salah satu jalan akses dalam suatu jaringan yg
didalamnya terdapat DHCP server,web server,DNS server dan proxy server dll
sedangkan router sebagai pengatur, remote access sebagai penghubung dan client adalah : komputer yang diperbolehkan
untuk masuk kedalam network dan mengambil/menggunakan segala sumber daya yang
tersedia didalam network., jadi intinya
satu sama lain sama sama saling berhubungan .
4. Jelaskan bagaimana melakukan
remote access melalui windows?
Remote Access SSH Di Debian
1.1 PENGERTIAN
Langganan:
Komentar (Atom)